SOKSI

Sekitar tahun 1960-an, keberadaan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai cobaan terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ondderbouw-nya. Sayap organisasi dibawah PKI itu seperti SOBSI, Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra, dan Corps Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).

Atas kondisi itu, SOKSI lahir tepatnya pada 20 Mei 1960 sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, UUD 1945, dan keutuhan NKRI. Saat didirikan nama SOKSI memiliki kepanjangan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia.

Pawa awalnya nama dan embrio SOKSI adalah Badan Pusat Koordinasi Perusahaan-perusahaan Negara (BPKPN). Saat itu pendiri SOKSI, Suhardiman menjabat sebagai Sekertaras BANAS (Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda) dan ditugaskan oleh negara untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.

Nama SOKSI kemudian muncul pada pertemuan BPKPN di Palembang yang akhirnya moment tersebut menjadi tanggal kelahiran SOKSI. Waktu itu, Suhardiman menugaskan Adolf Rahman dan Suwignyo untuk mencari nama yang tepat untuk pergerakan mereka. Tetapi, keduanya belum juga menemukan nama yang tepat sampai larut malam, hingga Suhardiman akhirnya menyampaikan nama SOKSI sebagai singkatan Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia.

Di samping tekad menjadi pelopor lahirnya masyarkaat sosialis Pancasila, Suhardiman memilih nama SOKSI juga secara politis untuk menunjukan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI. Khususnya terhadap SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

Sikap perlawanan SOKSI terhadap PKI dan ondderbouw-nya juga dilakukan dengan membuat mirip nama-nama lembaga konsentrasi SOKSI dengan organisasi sayap PKI.

Antara lain Gerwasi (Gerakan Wanitas Sosialis Indonesia) untuk menghadapi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Lekri (Lembaga Kebudayaan Republik Indonesia) untuk melawan Lekra (Lembaag Kebudayaan Rakyat) milik PKI, RTI (Rukun Tani Indonesia) untuk menghadapi BTI (Barisan Tani Indonesia) milik PKI.

Sikap dan pembelaan terhadap idiologi dan konstitusi negara didasarkan kepada keyakinan SOKSI bahwa Pancasila dan UUD 1945 yang dihasilkan oleh para negarawan dan pendiri bangsa, adalah alat dan sarana terbaik untuk mencapai cita-cita sebuah bangsa yang majemuk, yakni menacapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Keyakinan dan kecintaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 itu yang mendasari sikap dan perlawanan SOKSI terhadap PKI. SOKSI dengan lembaga konsentrasinya di berbagai lini melawan dengan keras berbagai organisasi sayap PKI.

SOKSI Jegal Manuver PKI

Sikap SOKSI pada tahun sekitar 1960-an tersebut ditempuh dengan dua cara. Pertama physical battle unit, dengan SOKSI membentuk Baladhika Karya sebagai pasukan pemukul. Sebab, saat itu beberapa kader inti SOKSI mengalami ancaman fisik dari PKI. Bahkan, kader SOKSI di Bandar Betsi Sumatera Utara, Peltu Soedjono gugur dibunuh PKI karena mempertahankan keyakinannya itu.

Langkah kedua political battle unit, dimana SOKSI berhadapan langsung dengan PKI secara politik. Pada 1960-an itu SOKSI berhasil menggagalkan dua agenda penting PKI melalui strategi “by pass” politik.

Pada Oktober 1962, pendiri SOKSI Suhardiman dipanggil menghadap Menteri Pertama Djuanda didampingi D Suprayogi selaku Menteri Urusan Stabilitas Ekonomi. Dalam pertemuan itu dijelaskan rencana menggelar Pemilu yang sempat tertunda.

Untuk kepentingan itu, pemerintah telah membentuk panitia yang bertugas menyusun peraturan RUU Pemilu. Susunannya adalah Mayjen Wiluyo Puspoyudo sebagai Ketua (TNI-AD), Ali Sastromidjoyo (PNI), dan DN Aidit (PKI).

Dalam pertemuan tersebut, SOKSI diminta ikut menjadi peserta pemilu. Di RUU Pemilu yang berlaku saat itu, golongan karya dan daerah-daerah mempunyai wakilnya di lembaga legislatif, sebagaimana partai politik.

SOKSI pada waktu itu masuk dalam golongan karya sehingga berhak mempunyai wakilnya di lembaga legislatif. Permintaan Djuanda SOKSI ikut serta dalam pemilu merupakan harapan pemerintah, karena SOKSI diangggap mampu menandingi PKI.

Namun, Pendiri SOKSI Suhardiman mempunyai pandangan lain terkait kenyataan kekuatan politik saat itu. Suhardiman melihat jika Pemilu benar-benar terlaksana maka PKI yang akan keluar sebagai pemenangnya. Pandangan ini didasarkan bahwa PKI yang megalami kegagalan pada peristiwa Madiun 1948 dua tahun kemudian mengeluarkan buku putih.

Pada pemilu 1955 dengan mengejutkan PKI menempati posisi empat besar setelah PNI, NU, dan Masyumi. PKI semakin kuat dengan konsolidasi organisasi dan penempatan kader militan. Di sisi lain kondisi partai politik lainnya penuh pertikain yang akhirnya membawa keberuntungan bagi PKI.

Suhardiman melihat jika pemilu tetap digelar PKI berpeluang besar menang. Jika PKI menang, bisa dipasikan sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan diganti dengan Komunisme. Sebab, pada suatu kesempatan di tahun 1960, Sekjen CC PKI DN Aidit pernah mengatakan, Pancasila adalah alat pemersatu, jika bangsa Indonesia sudah bersatu maka Pancasila tidak dibutuhkan lagi.

Bagi SOKSI pernyataan itu berbahaya. Sebab, Pancasila bukan hanya pemersatu bangsa tapi juga sarana dan pedoman untuk membangun masyakarat Pancasila yang adil dan makmur. SOKSI pun memutuskan untuk bertindak lebih dulu mengantisiasi kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan cara mengusulkan pengangkatan presiden seumur hidup.

Saat digelar sidang MPRS tanggl 15 Mei 1963 di Bandung PKI meminta Pemilu segera digelar. Namun, pendiri SOKSI Suhardiman kembali melakukan “by pass” dengan meyakinkan Idham Chalid selaku Wakil Ketua MPRS, agar mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Setelah keduanya melakukan dialog, akhiranya usulan Suhardiman diterima Idham Challid.

Kemudian pada 18 Mei 1963 MPRS memutuskan mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan TAP No.III/MPRS/1963. Dengan keputusan tersebut Pemilu digagalkan yang artinya SOKSI menang bisa mematahkan strategi PKI melalui Pemilu.

Agenda PKI lainnya adalah usulan agar Marxisme diajarkan di seluruh sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Usulan PKI tersebut sudah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Prijono dan tinggal menunggu keputusan MPRS yang rencananya akan bersidang pada November 1964. SOKSI yang melihat  hal tersebut sangat membahayakan pola pikiran anak didik masa depan, berupayan melakukan “by pass” terhadap strategi PKI.

Pada 28 Oktober 1964 SOKSI mengusulkan kepada MPRS untuk menetapkan dan meresmikan nama Soekarnoisme bagi Doktrin Revolusi Pancasila yang meliputi seluruh ajaran, pemikiran, cetusan, dan teori yang mencakup tulisan-tulisan, amanat-amanat, dan pengelaman Presiden Soekarno. Usulan yang disampaikan Suhardiman itu akhirnya dispakati dan ajaran Marxisme gagal diajarkan di sistem pendidikan Inodenesia.

Mubes I SOKSI

SOKSI memutuskan untuk mempercepat Mubes I SOKSI dari rencana digelar pada tahun 1963 dimajukan menjadi tanggal 16-22 Desember 1962 di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta. Soekarno saat itu mau hadir di acara Mubes dengan sejumlah syarat yang diajukan kepada Suhardiman.

Soekarno meminta Suhardiman untuk mengerahkan sedikitnya 10 ribu orang ke GBK jika dirinya mau datang. Syarat lainnya di acara tersebut harus disiapakan pagar ayu. Suhardiman pun menyanggupi dengan pertimbangan bisa mengerahkan massa karena membawahi perusahaan BUMN.

Kehadiran Presiden Soekarno di Mubes I tersebut penting secara politis bagi SOKSI. Secara garis besar Presiden Soekarno mengatakan bahwa karyawan-karyawan harus menghadapi tantangan-tantangan.

Mubes I SOKSI merupakan sejarah di mana para karyawan menyatakan tekad bulat untuk tetap setia pada Pancasila, UUD 45 dan NKRI, serta mengeluarkan sebuah manifesto berupa “Manifesto Karyawan” yang merupakan ide dan konsep perjuangan mendasar yang bersumber dari pancasila. Untuk pertama kalinya Manifesto Karyawan dicetusakn pada Mubes I SOKSI untuk menghilangkan ragu-ragu dan hati-hai terhadap organisasi karyawan perusahaaan-perusahaan negara akibat dari propaganda PKI.

Mubes I mengasilkan beberapa keputusan penting dan sasaran srategis menyangkut masalah kenegaraan waktu itu. Antara lain pengesahan nama saebagai pengganti BKPPKPN, restru presiden terhadap keberadaan dan misi soksi, dan stategi pengangkatan presiden seumur hidup untuk menangkal PKI, serta memilih Suhardiman sebagai ketua umum dan Kupenas.

SOKSI juga sebagai organisasi golongan karya satu-satunya yang langsung menempatkan diri di bawah Presiden waktu itu. Selain itu, Munas I memtusukan untuk mengadakan perluasan basis organisasi yang menjangkau ke luar perusahaan negara dan lingkungan kerja swasta yang disebut juga sebagai lingkungan kerja buruh.

SOKSI berusaha masuk ke sektor kehidupan golongan karya lainnya, seperti pemuda pelajar, mahasiswa, tani, nelayan, cendikiawan, wanita, dan sektor lainnya. Perluasan dengan pembentukan organisasi ini dikarenakan Front Nasional menerima organisasi-organisasi lingkangan kerja.

Perjuangan SOKSI

Sejak kelahiran SOKSI pada 20 Mei 1960, sampai awal 1963 itu, SOKSI menempuh prosrs bertahan diri dan berkambang sebagai organisasi karya dan kekaryaan yang berasal dari lingkungan kerja dan lingkungan karya. Kemudian SOKSI berkembang menjadi basis di lingkungan tempat tinggal (teritorial). Tanpa meninggalkan kegiatan di bidang sosaial dan ekonomi, gerakan karya dan kekaryaan SOKSI dipusatkan pada gerakan politik.

Perjungan SOKSI menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Tantangan dari luar terutama sekali aksi PKI dan ormas-oramasnya yang sejak semula menentang kehadiran SOKSI. Alasannya, gerakan idiologis politik SOKSI mengancam keberadaan SOBSI milik PKI di kalangan buruh dan perusahaan-perusahaan negara.

PKI secara idiologis politis berusaha untuk menghambat dan melemahkan SOKSI dengan melancarkan agitasi dan tekanan-tekanan politik serta propaganda-propaganda yang mengatakan SOKSI tidak revolusioner, SOKSI adalah organisasi kapitalis birokrat (Kabir), SOKSI buruh phobi, SOKSI antidemokrasi, dan tuduhan negatif lainnya.

Sedangkan tantangan dari dalam, seperti organsasi baru, adanya penyakit kekanak-kanakan, yakni adanya kelompok di organisasi yang berlindung di bawah SOKSI untuk mencari keuntungan. Ada juga kelompok di dalam yang tidak ingn gerakan karya kekaryaan dikembangkan ke luar perusahaan-perusahaan negara.

Meski demikian SOKSI tetap bertekad terjun ke luar perusahaan-perusahaan negara setelah melihat suasana kehidupan politik Indonesia yang cenerung didominasi oleh PKI. Sepanjang 1964 itu juga, PKI dan sayap oragnisasinya berusaha mengahancurkan SOKSI.

Titik tolak SOKSI adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, melaksanakan amanat kembail ke UUD 1945 dengan mengadakan pembaharuan di segala aspek kehidupan. Hal tersbeut untuk mengamankan kehidupan bernegara dan berngsa dari pengaruh komunis yang pada saat itu mendominasi kehidpuan politik Indonesia.

Pada awal 1963, SOKSI mengadakan pengembangan organisasi dengan membentuk sejumlah lembaga konstentrasi selain sebagai syarat masuk menjadi bagian Front Nasional. Pengemabangan ini juga dilakukan untuk menghadapi organisasi massa PKI di berbagai lingkungan kerja. Selain itu menanamkan pengertian organisiasi SOKSI ke masyarakat sebagai upaya menghadapi perluasan pengaruh politik PKI yang semakin meluas di sektor kehidupan.

Pengembangan organisasi SOKSI mendapat reaksi keras dari PKI yang melakukan propaganda untuk menentang semua kegiatan SOKSI. Namun, selain TNI-AD, SOKSI menjadi lawan politik PKI yang diperhitungkan. Dalam menghadapi PKI, SOKSI menggunakan by pass strategy (memotong). Jika berhadapan dengan konsepsi lawan SOKSI melakukan counter konspesi (mengimbangi) dengan membuat ide baru yang dapat diterima masyarakat. Jika berhadapan fisik langsung, SOKSI menggunakan direct fight. Dengan demikian secara efektif SOKSI mampu mengimbangi gerakan politik PKI.

Pada 1963 pula SOKSI mengeglar Musyawarah Kerja (Muker) di Cibogo Bogor untuk membahas pengembangan organisasi dan perluasan keanggotaan di lingkunagn kerja ke lingkungan kekaryaan. Hadir para pimpinan SOKSI dari organisasi anggota dan pendukung. Antara lain Suhardiman (PN Jaya Bakti) Oetojo Oesman (PN Budi Bakti), Adolf Rachman, Thomas Suyatno (Sekjen Pelmasi), JK Tumakaka, Sukotriwarno, dan pimpinan serta anggota Depinas SOKSI.

Nama Sosialis Berubah Jadi Swadiri

Pada 1964, SOKSI mengadakan Musyawarah Kerja II (Muker) bertempat di Lembang Bandung. Setelah dua tahun yang berat menghadapi tantangan-tantangan dari PKI, SOKSI melakukan penilain hasil capain.

Pada saat itu juga Menpadangad Letjen A Yani hadir dan memberikan dukungan untuk SOKSI dan mengatakan: SOKSI Maju Terus, memperjuangan cita-citamu. Jangan mundur. Angkatan bersenjata tahu apa yang saudara-saudara perjuangkan.

Pada Muker II itu juga disepakati nama Sosialis di SOKSI berubah menjadi Swadiri, yang artinya mandiri. Perubahan nama tersebut karena UU organisasi masyarakat menjadi independen.

Sekber Golkar Terbentuk

Menghadapi kesulitan dalam Front Nasional, SOKSI kemudian bersama-sama organisasi golongan karya lainnhya mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1964 di Jakarta. Untuk menghadapi kesulitan akibat halangan PKI, perlu dibentuk satu wadah organisasi golongan karya dalam bentuk sekertariat bersama.

Pertemuan tersebut berhasil membentuk “Panitia Sembilan” setelah disepakati bersama oleh wakil-waki golongan karya. Keesokannya untuk pertama kali diadakan pertemuan organisasi golongan karya. Kemudian sebagai hasil pertemuan diumumkan pembentukan “Sekertariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)” pada 20 Oktober 1964.

Dengan terbentuknya Sekber Golkar, maka Golongan Karya yang selama ini belum terhimpun dalam satu wadah, kini telah menyatukan diri. Kedudukan SOKSI menjadi kekuatan inti Sekber Golkar. Sejak adanya Sekber Golkar, posisi golongan karya semakin mapan.

Jumlah anggota Sekber Golkar bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO).

Dari tujuh tersebut tiga diantaranya masih eksis sampai sekarang dan dikenal sebagai Ormas pendiri Partai Golkar. Ketiganya adalah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Sedangkan empat Ormas lainnya yang sudah tidak esksis adalah Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), dan Gerakan Pembangunan.

Pada tahun 1971, Suhardiman dipanggil Ali Moertopo dan meminta SOKSI, KOSGORO, dan MKGR tidak usah menjadi partai. Yang ikut pemilu cukup Golkar. Semua tidak perlu mendirikan partai dan diminta berjuang untuk mendapat 21 kursi di parlemen.

SUMBER: Wawancara Thomas Suyatno, buku Sekilas Sejarah Kelahiran SOKSI